Surabaya || faktaperistiwanews.co – Capaian pendapatan di sektor pajak daerah hingga penghujung tahun masih belum memenuhi target. Pasalnya, angka tak sampai menyentuh 70 persen. Yakni, dari target Rp. 4,9 triliun, pajak yang dikumpulkan hingga kini tercapai Rp. 3,34 triliun. Masih menyisakan Rp 1 triliun lebih. Padahal tahun 2022 tersisa kurang dua bulan lagi.
Menanggapi itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz merasa pesimistis target pendapatan pajak dapat terpenuhi. Bukan enggan mendukung. Namun sejak awal, wakil rakyat ini melihat target yang ingin dikejar tersebut kurang diseriusi oleh Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya. Misalnya, masih ada banyak pengemplang pajak yang dibiarkan begitu saja.
“Kita pesimis pencapaian di sektor pajak bisa naik (menyentuh 100 persen) tahun ini. Masih jauh. Sebentar lagi sudah bulan November, terus ke bulan Desember,” cetus Mahfudz, Rabu (26/10/2022).
Hasil penelitian Politisi Muda dari Fraksi PKB bahwa, ada banyak faktor yang membuat target capaian dari pendapatan pajak tidak akan maksimal.
Pertama, target yang dicanangkan oleh pemkot tanpa melalui kajian ilmiah. Kedua, bisa jadi, kinerja jajaran pemkot yang lemah. Kurang bersungguh-sungguh dalam mengejar pendapatan di sektor pajak. Ketiga, kurang tegasnya pemkot terhadap para penunggak pajak.
“Contohnya saja, masih ada banyak reklame yang sampai puluhan tahun dibiarkan tanpa membayar pajak. Padahal, reklame tersebut beroperasi. Jadi, pemkot itu memang tidak tegas,” kata Mahfudz kepada FP News.
Lebih lanjut ujar dia, khawatirnya, nanti ada masyarakat yang kemudian berpikir dan curiga, apa jangan-jangan pajak tersebut bocor ke oknum tertentu, sehingga dibiarkan begitu saja,” sebutnya.
Selain itu, disampaikan kembali, pihaknya juga menyinggung target pendapatan di sektor pajak yang justru turun pada tahun 2023. Hal ini membuktikan target yang diusung pada 2022 asal-asalan. Tidak melalui proses kajian. Karena itu hingga penghujung tahun belum maksimal.
“Ada beberapa target di beberapa objek pajak itu malah diturunkan pada 2023. Artinya, apa yang ditargetkan hari ini tahu 2022 memang tidak rasional. Kalau memang rasional ngapain diturunkan, biarkan saja begitu,” geram Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz ini.
Maka itu, Mahfudz mendesak agar pemkot lebih tegas pada tahun 2023. Terutama terhadap para pengemplang pajak. misalnya, khusus reklame. Manakala tak bayar pajak, maka jangan hanya diberi tanda silang, melainkan benar-benar tidak diizinkan untuk beroperasional.
Sebab, sambung dia, pajak adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Realisasi pendapatan pajak ini berasal dari sembilan obyek. Di antaranya hotel, restoran, reklame, tempat hiburan, parkir. Lalu ada juga pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
“Misalkan, pajak di sektor parkir. Target sekitar Rp. 35 miliar, namun sampai saat ini baru tercapai sekitar Rp. 17 miliar. Ini kan masih jauh. Nah, terus untuk menutupinya bagaimana? Saya curiga, jangan-jangan nanti devidennya PDAM diambil pada akhir tahun ini untuk menutupi kekurangan pendapatan di sektor pajak,” tandas Mahfudz. (uzi/yud)
