TAKALAR/SULSEL || faktaperistiwanews.co – Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye menghadiri pertemuan dalam rangka pengawasan terhadap permasalahan aset Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Grint & Full Makassar, Selasa (6/10/2026), dan dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman dan sejumlah kepala daerah serta jajaran pemerintah dan unsur Forkopimda di Sulawesi Selatan.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penataan, pengamanan, pencatatan, serta legalisasi aset milik pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi II DPR RI menekankan pentingnya kepala daerah bergerak lebih cepat dan tidak bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.
Menurutnya, kepala daerah saat ini dituntut lebih lincah dalam menjemput peluang, membangun komunikasi, serta memperkuat kolaborasi dengan DPR, Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan.
“Semua tidak bisa sendiri. Kita butuh DPR, kita butuh Forkopimda, kita butuh semua stakeholders,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi dan tantangan pemerintahan saat ini berbeda dengan masa lalu.
Karena itu, kepala daerah dituntut memiliki kemampuan untuk bergerak cepat dan memastikan setiap peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Barang siapa yang lebih lincah, maka akan menjadi pemenang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan persampahan yang saat ini telah menjadi persoalan nasional.
Menurutnya, apabila tidak dilakukan langkah konkret, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di berbagai daerah diperkirakan akan menghadapi persoalan kapasitas pada 2028.
Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat mendorong program Local Service Delivery Project (LSDP) sebagai salah satu upaya memperbaiki tata kelola persampahan di daerah.
Program tersebut diarahkan untuk daerah dengan produksi sampah sekitar 100 hingga 500 ton per hari.
Sementara daerah dengan kapasitas persampahan yang lebih besar akan ditangani melalui skema yang melibatkan Danantara.
Ketua Komisi II DPR RI meminta kepala daerah memastikan berbagai aspek pendukung program tersebut, mulai dari kesiapan lahan, dukungan masyarakat hingga kepastian pasokan sampah dari hulu sampai hilir.
“Ini tantangan buat Bapak/Ibu semua. Jadi kepala daerah harus lebih gesit, turun, memastikan lahannya, memastikan juga dukungan warga, memastikan juga suplai sampahnya dari hulu sampai ke hilir,” katanya.
Ia juga menekankan agar program tersebut dikawal secara serius karena menggunakan skema Performance-Based Grant (PBG), sehingga keberlanjutan dukungan sangat bergantung pada kinerja daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya menyoroti persoalan pengelolaan dan legalisasi aset pemerintah daerah, khususnya tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia mengatakan, persoalan aset kerap menjadi sumber konflik ketika tanah milik pemerintah daerah telah lama dimanfaatkan masyarakat, tetapi belum ditata dan dilegalisasi dengan baik.
“Antara pencatatan aset dengan legalisasi tanah itu dua hal yang harus senapas,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakjelasan status aset dapat menimbulkan persoalan hukum ketika pemerintah daerah sewaktu-waktu membutuhkan kembali aset tersebut untuk kepentingan pembangunan.
Karena itu, pencatatan aset harus berjalan beriringan dengan proses legalisasi dan sertifikasi tanah.
Wamendagri menyebut, pemerintah pusat dalam kegiatan tersebut secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah Barang Milik Daerah (BMD) kepada sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Selain persoalan aset, Wamendagri juga menjelaskan program Local Service Delivery Program (LSDP) yang merupakan program tripartit antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Bappenas.
(Rahman)
