DaerahNews

Bupati Takalar Perkuat Dinas Perikanan Dorong Legalitas Kapal Nelayan Untuk Lebih Mudah Akses BBM Subsidi

Share
Share

Takalar || faktaperistiwanews.co – Komitmen Bupati Takalar, Daeng Manye, dalam memperkuat sektor perikanan kembali dibuktikan.

Menindaklanjuti arahannya terkait fasilitasi dan pendampingan penerbitan dokumen kapal bagi nelayan dengan kapasitas di bawah 7 GT, jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Takalar langsung bergerak cepat.

Kepala Dinas Perikanan Takalar, Nasruddin Azis, turun langsung melakukan kunjungan ke Kantor KSOP Utama Makassar guna berkonsultasi terkait percepatan penerbitan dokumen kapal berupa Pas Kecil. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Rombongan Dinas Perikanan Takalar diterima langsung oleh Kepala KSOP Utama Makassar, Ir. John Kennedy, M.Eng., M.Sc dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kamis 16 April 2026

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan nelayan kecil mendapatkan legalitas kapal secara mudah dan cepat.

Dalam arahannya, John Kennedy memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Takalar atas kepeduliannya terhadap nelayan. Ia bahkan berharap langkah progresif ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

“Dokumen Pas Kecil yang diterbitkan KSOP merupakan bukti sah kepemilikan kapal sekaligus legalitas penting bagi nelayan,” ujarnya.

Lebih dari itu, Pas Kecil juga menjadi salah satu syarat utama bagi nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi melalui aplikasi XStar.

Dengan adanya dokumen resmi ini, diharapkan distribusi BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan mampu menekan praktik penyalahgunaan yang belakangan marak terjadi di kalangan masyarakat nelayan, khususnya di Kabupaten Takalar.

Langkah cepat yang diambil Pemkab Takalar ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada nelayan kecil.

Selain memberikan kepastian hukum, kebijakan ini juga membuka akses lebih luas terhadap kebutuhan operasional nelayan, sekaligus menjaga tata kelola distribusi BBM subsidi agar lebih transparan dan akuntabel.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak KSOP, harapan untuk mewujudkan nelayan yang mandiri, sejahtera, dan tertib administrasi kini semakin dekat menjadi kenyataan.(Rahman)

Share
Related Articles
DaerahNews

Peran Pengacara dalam Mendampingi Klien dari Awal hingga Akhir Proses Hukum Oleh Chandra Makkawaru, S.Pd., SH., MH

PALOP0 || faktaperistiwanews.co — Dalam menghadapi persoalan hukum, keberadaan pengacara atau secara...

NewsTokoh

Selalu Optimis dalam Menjalani Hidup

Oleh : Dede Farhan Aulawi Bandung || faktaperistiwanews.co - Hidup tidak selalu...

NewsTokoh

Saat Panggilan Tuhan Tak Lagi Membuat Hati Kita Tergerak

Oleh : Dede Farhan Aulawi Bandung || faktaperistiwanews.co - Ada masa ketika...

DaerahNews

Rokok Diduga Ilegal Beredar di Pontianak, Aparat Didorong Telusuri Pemasok hingga Hulu

PONTIANAK || faktaperistiwanews.co - Otoritas penegak hukum di Kalimantan Barat menghadapi tekanan...