Takalar || faktaperistiwanews.co – Laut boleh memisahkan daratan dan kepulauan, tetapi jarak geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah untuk memberikan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip inilah yang menjadi salah satu semangat Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah Kepulauan Tanakeke.
Bagi Daeng Manye, masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama dengan masyarakat di daratan, baik dalam memperoleh pelayanan publik, menikmati pembangunan infrastruktur, maupun mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, ia ingin memastikan tidak ada warga yang merasa terabaikan hanya karena tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Meski dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal daerah, upaya menghadirkan pembangunan di Tanakeke terus diperjuangkan. Pemerintah Kabupaten Takalar tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat untuk membuka peluang dukungan program pembangunan.
Perjuangan tersebut bahkan dilakukan hingga ke Jakarta. Bagi Daeng Manye, setiap agenda koordinasi dengan pemerintah pusat merupakan bagian dari ikhtiar menjemput peluang dan memperjuangkan berbagai program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Takalar, khususnya warga yang bermukim di wilayah kepulauan.
DARI AKSES INTERNET HINGGA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Perhatian terhadap Kepulauan Tanakeke telah ditunjukkan sejak awal masa kepemimpinannya. Sekitar delapan bulan setelah dilantik sebagai Bupati Takalar, Daeng Manye turun langsung mengunjungi wilayah kepulauan tersebut untuk melihat kondisi lapangan sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatiannya saat itu adalah keterbatasan akses internet. Menurut Daeng Manye, kehadiran jaringan internet di Tanakeke merupakan salah satu hasil perjuangan yang mulai terwujud tidak lama setelah dirinya dilantik sebagai kepala daerah. “Saya dilantik 1 Maret dan internet hadir 19 April di Tanakeke,” ungkapnya.
Kehadiran internet menjadi langkah penting bagi masyarakat kepulauan. Bukan sekadar sarana komunikasi, fasilitas ini juga membuka akses informasi pendidikan bagi anak-anak, memudahkan masyarakat memperoleh informasi, serta memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui dunia digital.
Selain akses internet, pemerintah daerah juga mendorong pembangunan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke. Kehadiran kantor tersebut diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sekaligus menjadi pusat aktivitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan.
Pembangunan infrastruktur lainnya juga mulai dilakukan melalui pengerjaan jalan paving sepanjang satu kilometer. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperbaiki akses antarkawasan permukiman dan memudahkan mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara itu, pemenuhan kebutuhan listrik juga menjadi perhatian melalui upaya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS. Program energi terbarukan ini diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mendukung kebutuhan listrik masyarakat kepulauan. Di sisi lain, rencana program bedah rumah juga menjadi bagian dari agenda yang ingin diperjuangkan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan hunian lebih layak.
DARI TANAKAKE, NAMA TAKALAR MENEMBUS PANGGUNG INTERNASIONAL
Perhatian terhadap Tanakeke tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Kekayaan lingkungan, potensi pesisir, dan keanekaragaman hayati yang dimiliki kawasan kepulauan tersebut juga mulai mendapat perhatian lebih luas. Tanakeke berhasil meraih penghargaan internasional Sectoral Label Award bidang keanekaragaman hayati dari Small Islands Organisation (SMILO) yang berpusat di Paris, Prancis, bekerja sama dengan Blue Forest atau Yayasan Hutan Biru Indonesia.(Rahman)



