Aset Air Bersih Mempawah Diduga Dibiarkan Terbengkalai, Bupati Diminta Tindak Tegas PUPR dan PDAM..

Redaksi FP News
8 Min Read

MEMPAWAH || faktaperistiwanews.co – Kondisi bangunan infrastruktur pelayanan air bersih yang diduga terbengkalai sejak tahun 2020 di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menjadi sorotan tajam masyarakat. Fasilitas yang semestinya menopang pemenuhan kebutuhan dasar warga tersebut hingga kini dipertanyakan pemanfaatan, tata kelola, serta keberlanjutan fungsinya.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan yang dibiarkan mangkrak tanpa operasional optimal, tetapi juga memunculkan tanda tanya besar mengenai efektivitas penggunaan uang negara, perencanaan pembangunan, pengawasan, serta tanggung jawab pengelolaan aset daerah oleh instansi teknis maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait.

Sejumlah warga menyayangkan apabila proyek infrastruktur pelayanan publik yang telah menyerap anggaran pemerintah justru berakhir tanpa manfaat nyata. Masyarakat mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai besaran anggaran yang telah direalisasikan, pelaksana kegiatan, proses serah terima aset, hingga alasan mandeknya operasional fasilitas tersebut.

“Kalau anggarannya sudah disahkan dan pembangunan sudah dilaksanakan, mengapa bangunan tersebut sampai sekarang belum memberikan manfaat? Bagaimana pertanggungjawaban anggarannya, dan apakah anggaran yang sudah ditetapkan bisa dipindahkan ke proyek lain? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar seorang warga.

Keterangan Kabid Cipta Karya PUPR Mempawah dan Sikap Bungkam Pimpinan PDAM

Menanggapi persoalan tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Dodi Iskandar, pada Kamis malam (19/11/2026).

Dalam keterangannya, Dodi menyebut bahwa pihaknya sejatinya terus mengusulkan perbaikan layanan air bersih bagi masyarakat setiap tahun, namun usulan tersebut kerap hilang saat proses pengesahan anggaran.
“Kita tetap dikukuhkan, kita mau betulkan PDAM ini untuk masyarakat, dan masih tiap tahun kami usulkan. Begitu diusulkan, ketok palu hilang,” terang Dodi.

Ia menduga kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan kapasitas APBD Mempawah atau adanya pergeseran prioritas karena unit layanan PDAM lainnya dinilai masih berjalan. Selain itu, Dodi menegaskan bahwa pembangunan pada tahun 2020 tersebut tidak berada pada masa jabatannya.

“Itulah dia, kita tidak tahu apa karena APBD Mempawah kecil, Pak. Kemungkinan dipindahkan ke lain karena dianggap PDAM yang satunya masih berjalan. Kami ini akan sampaikan kepada Pak Edi. Jadi, Pak, itu bukan kewenangan saya, bahkan bukan masa saya. Kalau masa itu, yang menjabat sebagai Kabid adalah Pak Rahim,” jelasnya.

Pada Jumat (20/11/2026), Dodi kembali menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diteruskan, namun pimpinan BUMD air minum setempat (PDAM), M. Taufik, S.E., memilih bungkam dan tidak memberikan respons terkait pemberitaan ini.

Selain menyoroti peran Dinas PUPR selaku instansi teknis pembangunan, publik juga menilai pihak PDAM sebagai operator dan pengelola layanan air bersih tidak dapat lepas tangan atas kondisi ini. Jika aset infrastruktur tersebut telah dibangun untuk mendukung pelayanan air minum masyarakat, pembiaran tanpa upaya optimalisasi, pemeliharaan, maupun kejelasan tindak lanjut operasional patut diduga sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga aset yang dibiayai uang negara.

Sikap diam pimpinan PDAM di tengah pertanyaan publik justru mempertebal dugaan lemahnya koordinasi dan tanggung jawab manajerial dalam mengelola infrastruktur vital. Padahal, setiap aset pelayanan publik yang dibiayai APBD maupun APBN memiliki konsekuensi pertanggungjawaban atas asas kemanfaatan, bukan sekadar berdiri secara fisik lalu dibiarkan rusak atau terbengkalai seiring waktu.

Media memandang perlu adanya penjelasan resmi dan menyeluruh, baik dari Dinas PUPR Kabupaten Mempawah maupun direksi PDAM, agar tidak berkembang spekulasi liar di tengah masyarakat.

Penggunaan Anggaran Publik Wajib Dipertanggungjawabkan
Dalam tata kelola keuangan daerah, setiap anggaran yang telah ditetapkan dan direalisasikan wajib dilaksanakan sesuai peruntukan serta dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pergeseran maupun pengalihan alokasi pembiayaan pun tidak dapat dilakukan secara serampangan tanpa dasar hukum dan mekanisme persetujuan yang sah.

Masyarakat berhak mengetahui apakah proyek pembangunan tersebut telah rampung secara fisik dan administratif, apakah telah dilakukan serah terima aset kepada pihak pengelola atau BUMD, serta di titik mana hambatan teknis maupun manajerial terjadi sehingga fasilitas tidak kunjung beroperasi.

Persoalan dugaan terbengkalainya aset infrastruktur air bersih ini bersinggungan langsung dengan sejumlah regulasi pengelolaan keuangan dan pengadaan pemerintah, antara lain:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur kewajiban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk pengamanan serta pemanfaatan barang milik negara atau daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga mekanisme perubahan anggaran daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang mengatur prinsip pengadaan, pelaksanaan kontrak, pengawasan, serta pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Apabila hasil audit nantinya menemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran, ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, pembiaran yang berujung pada kerugian keuangan daerah, atau unsur penyalahgunaan kewenangan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab wajib dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, kondisi bangunan yang belum dimanfaatkan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Diperlukan audit teknis, pemeriksaan dokumen kontrak, penelusuran status serah terima aset, serta pembuktian unsur pelanggaran oleh aparat pengawas maupun penegak hukum yang berwenang.

Bupati Mempawah Diminta Turun Tangan dan Lakukan Audit Menyeluruh

Menyikapi persoalan ini, Bupati Kabupaten Mempawah diminta segera mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Dinas PUPR, direksi PDAM, Inspektorat Daerah, serta instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek air bersih yang diduga terbengkalai sejak 2020 tersebut.

Langkah pemeriksaan tersebut perlu mencakup:

  1. Penelusuran sumber dan besaran anggaran pembangunan sejak awal kegiatan hingga tahap akhir.
  2. Pemeriksaan dokumen perencanaan, kontrak pekerjaan, serta realisasi pembayaran.
  3. Pemeriksaan kondisi fisik bangunan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis.
  4. Penelusuran status pencatatan aset daerah dan berita acara serah terima pekerjaan antara Dinas PUPR dan pihak pengelola/PDAM.
  5. Evaluasi atas dugaan pembiaran operasional dan penyusunan langkah konkret agar fasilitas segera difungsikan bagi masyarakat.
    Inspektorat Daerah juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian yang mengarah pada kerugian keuangan negara maupun unsur tindak pidana, temuan tersebut patut ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.

Jangan Biarkan Uang Rakyat Berakhir Tanpa Manfaat

Infrastruktur pelayanan air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak. Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik harus berujung pada pelayanan nyata, bukan menjadi monumen proyek terbengkalai akibat lemahnya koordinasi antarinstansi.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi mengenai nilai anggaran pembangunan, status serah terima aset, penyebab mandeknya operasional, serta rencana tindak lanjut dari pemerintah daerah dan direksi PDAM masih terus diupayakan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, pimpinan PDAM, Bupati Mempawah, serta seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi sesuai kode etik jurnalistik.

Sumber : Tim Liputan…

Share This Article