MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT || faktaperistiwanews.co – Berkembangnya pemberitaan sejumlah media online dan informasi di media sosial mengenai dugaan aktivitas penampungan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berupa oli bekas di wilayah Desa Wajok, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, mendapat tanggapan dari sejumlah kepala dusun setempat,(10 November 2026).
Kepala Dusun Sungai Pandan, Abdul Azis, bersama Kepala Dusun Sungai Kunyit, Pakwait, menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang berkembang, khususnya terkait kondisi terkini aktivitas penampungan oli bekas tersebut.
Abdul Azis menjelaskan bahwa kegiatan penampungan oli bekas sebagaimana yang menjadi perhatian publik memang pernah berlangsung. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikannya, aktivitas tersebut saat ini sudah tidak berjalan lagi.
“Memang ada kegiatan dulu, namun sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan terkait penampungan oli bekas tersebut,” ungkap Abdul Azis.
Menurutnya, penyampaian klarifikasi ini penting agar masyarakat dapat membedakan antara aktivitas yang pernah berlangsung dengan kondisi terkini di lapangan. Dengan demikian, informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang keliru.
Senada dengan Abdul Azis, Kepala Dusun Sungai Kunyit, Pakwait, juga membenarkan bahwa berdasarkan pengetahuan dan kondisi yang diketahuinya, aktivitas penampungan oli bekas tersebut saat ini sudah tidak berlangsung.
Pakwait berharap insan pers dapat mengedepankan komunikasi dan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan di wilayah tersebut sebelum informasi dipublikasikan.
“Kami berharap kepada rekan-rekan media, sebelum memberitakan, cobalah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait di lokasi, sehingga informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat,” terangnya.
Dalam perspektif jurnalistik, klarifikasi merupakan bagian penting dari penerapan prinsip keberimbangan, akurasi, dan verifikasi informasi. Terlebih, persoalan yang berkaitan dengan dugaan pengelolaan limbah B3 memiliki dimensi kepentingan publik, mulai dari aspek lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, hingga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oli bekas pada prinsipnya memerlukan pengelolaan sesuai ketentuan lingkungan hidup. Karena itu, apabila terdapat dugaan kegiatan penampungan atau pengelolaan limbah tanpa memenuhi persyaratan, persoalan tersebut tetap menjadi kewenangan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti di lapangan.
Di sisi lain, pemberitaan mengenai aktivitas yang pernah berlangsung juga perlu dibedakan secara jelas dari kondisi terkini. Keterangan mengenai berhentinya suatu kegiatan tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk menelusuri aspek perizinan, pengelolaan limbah sebelumnya, maupun kemungkinan adanya sisa limbah di lokasi.
Dengan demikian, keterangan Abdul Azis dan Pakwait menjadi informasi pembanding yang penting dalam perkembangan persoalan tersebut. Namun, kepastian mengenai kondisi lokasi secara menyeluruh tetap memerlukan verifikasi langsung dan, apabila diperlukan, pemeriksaan oleh instansi berwenang.
Klarifikasi yang disampaikan kedua kepala dusun tersebut diharapkan menjadi bagian dari komunikasi yang konstruktif antara pemerintah kewilayahan, masyarakat, dan insan pers.
Pers memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi serta melakukan kontrol sosial. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut harus tetap berlandaskan prinsip akurasi, keberimbangan, dan verifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Sebaliknya, pihak-pihak yang menjadi perhatian pemberitaan juga perlu memberikan akses informasi dan keterangan secara terbuka agar persoalan yang berkembang dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Dengan adanya klarifikasi dari Kepala Dusun Sungai Pandan dan Kepala Dusun Sungai Kunyit, diharapkan informasi mengenai dugaan penampungan oli bekas di wilayah Wajok dapat disajikan secara lebih proporsional, berdasarkan fakta, serta tidak mencampuradukkan aktivitas masa lalu dengan kondisi saat ini.
Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait, termasuk pihak yang pernah menjalankan kegiatan tersebut maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lingkungan hidup…
M.supandi kaperwil kalbar..
