SURABAYA // faktaperistiwanews.co — Tekanan berlapis kembali menghantam kehidupan nelayan Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep. Di tengah himpitan kelangkaan solar bersubsidi, mereka harus menghadapi ancaman nyata perusakan ekosistem laut akibat maraknya kapal luar daerah yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan atau destructive fishing.
Puncak keresahan itu berujung pada aksi pengamanan sebuah kapal berbobot asal Pamekasan, Madura, oleh Kesatuan Nelayan Masalembu (KNM) bersama aparat penegak hukum pada Senin (9/11/2026). Kapal tersebut digiring ke Pelabuhan Masalembu setelah tepergok mengeruk hasil laut di radius sangat dekat dari pesisir pulau, yakni antara 4 hingga 12 mil.
Sekretaris KNM, Haerul Umam (0813-3415-1020), menuturkan bahwa para nelayan terpaksa bergerak sendiri karena kapal-kapal pencari ikan ilegal tersebut bebas beroperasi tanpa pengawasan memadai. Menurutnya, jarak tangkap yang terlampau dekat dengan daratan membuat aktivitas mereka terlihat jelas langsung dari pangkalan nelayan.
“Kalau laut Masalembu dibiarkan rusak, kami masyarakat Masalembu yang paling merasakan dampaknya,” ujar Haerul.
Ia mendesak agar pemerintah pusat maupun daerah segera mewujudkan pembangunan Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu) di Masalembu. Selama fasilitas pengawasan itu mangkrak menjadi janji semata, Haerul memastikan nelayan akan terus menjadi korban keganasan eksploitasi laut bebas.
Persoalan menahun di pulau terluar ini mendapat perhatian tajam dari Jaringan Masyarakat Peduli Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (JMP3K). Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra (0822-4555-1013), menilai rangkaian masalah yang mendera nelayan—mulai dari sulitnya mengakses bahan bakar hingga hantaman kapal bercantrang—merupakan cerminan dari nihilnya keseriusan negara.
“Kondisi ini diperparah dengan penegakan hukum yang tidak pernah berpihak pada nelayan tradisional,” tegas Indra.
Kritik keras juga dilayangkan oleh Direktur YLBHI-LBH Surabaya, Habibus Shalihin (0823-3023-1599). Ia memandang krisis berlapis ini bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan wujud nyata kegagalan negara dalam menunaikan kewajiban konstitusional serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Kelangkaan solar yang mematikan aktivitas melaut, dipadu dengan pembiaran ruang tangkap yang dirusak pihak luar, dinilai telah melanggar UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Habibus menjelaskan, ketika nelayan kehilangan akses energi dan ruang hidupnya dicaplok secara paksa, saat itulah negara membiarkan hak dasar warganya terenggut.
“Negara sedang membiarkan hak hidup dan penghidupan masyarakat pesisir berada dalam ancaman,” jelas Habibus menegaskan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Fikerman Saragih (0823-6596-7999), menyoroti kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai salah arah. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016, negara memiliki mandat mutlak untuk menyediakan stasiun pengisian bahan bakar demi menjamin sarana usaha nelayan kecil.
Namun, alih-alih memprioritaskan anggaran untuk perlindungan dan kesejahteraan nelayan di pulau-pulau kecil seperti Masalembu, Fikerman menyebut negara justru mengalirkan dana besar untuk pos-pos non-esensial dalam kurun 2025–2026.
“Inilah yang kami sebut sebagai tindakan pembiaran dan diduga ada unsur kesengajaan dalam ketidakadaan aksi nyata KKP terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Masalembu,” pungkas Fikerman. (Ysf)
