Rakor Bersama Lurah & Camat Hingga Jajaran Direksi PDAM, Wali Kota Eri: Harus Diubah Cara Kerja
Surabaya || faktaperistiwanews.co – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kepada camat dan lurah untuk menginformasikan masing-masing wilayahnya yang belum teraliri PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Bukan tanpa alasan, informasi itu untuk memastikan bahwa berapa jumlah rumah yang belum teraliri PDAM.
Pada akhir tahun 2023 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan seluruh wilayah di Kota Surabaya sudah teraliri PDAM. Untuk mendukung hal ini, maka dalam kesempatan Direksi PDAM menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama camat dan lurah Kota Surabaya.
“Saya meminta (PDAM) mengumpulkan lurah dan camat untuk informasikan dimana wilayah, dan warga yang belum teraliri air,” ujar Walikota Eri Cahyadi disela-sela menghadiri temu Camat Lurah Kota Surabaya bersama jajaran Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Jum’at (30/9).
Informasi yang disampaikan lurah dan camat, lanjut Wali Kota Eri, sangat membantu jajaran PDAM Surya Sembada. Dengan demikian dapat mengambil langkah perhitungan untuk penyelesaian.
“Sehingga akan dilakukan perhitungan oleh PDAM, apakah perlu pipa baru, atau lain sebagainya, sehingga bisa teraliri PDAM. Dimungkinkan tahun 2023, semuanya harus teraliri air,” tuturnya.
Dia kembali meminta bahwa, Direksi PDAM untuk mengkaji ulang terkait tarif air. Sebab, Eri menginginkan agar tarif PDAM dapat dibedakan antara klaster perumahan menengah ke atas dengan perkampungan.
“Tarif masih kita hitung. Karena saya berharap, tidak ada lagi warga miskin mensubsidi warga kaya. Tapi dijaga betul,” tegasnya.
Maka dari itu, sambung Eri, warga yang benar mampu tetap membayar PDAM. Sedangkan, warga yang tidak mampu, dapat disubsidi oleh pemerintah. Karena bagi dia, pemerintah harus hadir untuk warga.
“Ini harus diubah cara kerjanya. Saya berharap di 2023 sudah berjalan semua,” ucapnya.
Untuk itu, disampaikan Eri, PDAM supaya melakukan kajian soal tarif air bersih bagi warga miskin. Misalnya, dia mencontohkan, untuk pelanggan dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kebutuhan air di bawah 10 ribu liter, mereka dapat diberi skema subsidi.
“Kalau air untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, 10 ribu liter bisa untuk lima orang yang tinggal di luasan rumah 70 meter persegi. Ini lagi dikaji, saya harapkan kalau itu perhitungan bisa gratis, ya gratiskan,” tandasnya. (uzi/yud)
