BITUNG || Faktaperistiwanews.co –
Semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kota Bitung bersama berbagai pemangku kepentingan terkait pemanfaatan jalan khusus milik PT Tambang Tondano Nusajaya (TNN) sebagai akses alternatif pasca terputusnya ruas jalan nasional akibat longsor. Rabu, 17/06/2026.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Fave Bitung, Senin (15/6/2026), dihadiri Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Kapolres Bitung Albert Zai, Kepala BPJN Sulawesi Utara Handiyana, anggota Komisi III DPRD Sulawesi Utara, jajaran PT TNN, unsur TNI, serta perwakilan masyarakat Tinerungan.
Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan tujuan mencari solusi terbaik bagi kelancaran mobilitas masyarakat yang terdampak putusnya jalur utama penghubung. Jalan khusus PT TNN dinilai menjadi salah satu alternatif strategis yang dapat dimanfaatkan sementara waktu, namun tetap harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum.
Mewakili masyarakat Tinerungan, David Sompie menyampaikan sejumlah aspirasi yang menjadi perhatian warga. Ia menekankan pentingnya kejelasan mekanisme operasional jalan, mulai dari pengaturan lalu lintas, jadwal penggunaan hingga pembagian tanggung jawab antar pihak agar pelaksanaannya berjalan tertib dan tidak menimbulkan kendala di lapangan.
Selain itu, masyarakat juga berharap adanya jaminan standar keselamatan yang memadai mengingat jalan tersebut pada awalnya dibangun untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan pertambangan.
Pengawasan terpadu dari pemerintah, aparat keamanan, dan pihak perusahaan dinilai penting untuk menjaga keamanan pengguna jalan serta memastikan aktivitas kendaraan berat tidak mengganggu mobilitas warga.
Persoalan legalitas penggunaan jalan khusus oleh masyarakat umum turut menjadi perhatian. Warga menginginkan adanya kepastian hukum yang jelas agar pemanfaatan akses tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari bagi seluruh pihak yang terlibat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Bitung Hengky Honandar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, BPJN, dan PT TNN demi melahirkan solusi yang berpihak kepada kepentingan publik.
“Pemerintah akan terus mengawal proses ini agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik, sekaligus memastikan seluruh aspek keselamatan dan aturan yang berlaku tetap menjadi prioritas,” ujar Hengky.
Sementara itu, Kepala BPJN Sulawesi Utara Handiyana menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat guna mempercepat penanganan dampak longsor sekaligus memenuhi seluruh persyaratan teknis maupun administratif yang diperlukan dalam penggunaan jalur alternatif tersebut.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam membangun kesepahaman dan sinergi antara pemerintah, perusahaan, aparat keamanan, serta masyarakat.
Dengan komunikasi yang terus terjalin, seluruh pihak optimistis pemanfaatan jalan khusus PT TNN dapat segera terealisasi sebagai solusi sementara yang aman, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
(SWS)
