Soal Gamis Tidak Bisa Daftar Sekolah Negeri & Sayangkan Program Asbas Tak Merata, Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i Geram

Surabaya || faktaperistiwanews.co – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan solusi persoalan Warga Miskin (Gamis) tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri melalui jalur Mitra Warga.

Diketahuinya setelah warga hendak mendaftar anaknya rata-rata masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kemudian di ubah menjadi Gamis.

Kemudian, Diungkapkan Imam, Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) bakal dibuka pada bulan Juni mendatang, membutuhkan Surat Keterangan miskin (SKM) untuk mendaftar sekolah jalur Mitra Warga. Akan tetapi, SKM itu tidak bisa dikeluarkan Kelurahan.

“Parahnya, SKM sudah tidak bisa dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, seharusnya Kelurahan memberikan solusi. Apalagi, sebentar lagi masuk tahun ajaran baru, yang untuk jalur Mitra Warga sangat membutuhkan surat itu,” kritik Imam Syafi’i, Kamis (18/5).

Warga yang sempat berstatus MBR, lanjut dia, kini tak masuk kategori Gamis belum berubah kondisi ekonomi secara sepenuhnya.

“ni bayangkan, kalau tidak ada solusi. Bahkan, mungkin mustahil kalau mau masuk sekolah negeri. Jalur Mitra Warga kuotanya terbatas, kan tidak bisa masuk lewat jalur itu karena, statusnya tidak MBR lagi. Kemudian, rumahnya jauh dari sekolah negeri, apalagi secara prestasi akademik non akademik, kan tambah susah,” geram Imam Syafi’i.

Legislator Partai Nasdem menilai bahwa, pihaknya juga menyayangkan program Ayo Sinau Bareng Arek Suroboyo (ASbas) yang digagas Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya itu tidak sepenuhnya merata. Hingga terdapat beberapa Kelurahan yang tidak terjamah dengan program tersebut.

“Program Asbas itu bekerjasama dengan mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Tangguh Pemkot Surabaya. Mahasiswa di sekitar lokasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM), atau di Balai RW dan guru pendidik,” ujarnya.

Lebih lanjut Imam menyayangkan, program ASBAS tidak di kelola dan di perluas seluruh Balai RW serta TBM yang ada di Surabaya. Hanya 10 persen Balai RW dari sejumlah 1.360 RW di Surabaya yang menjalankan program pembelajaran kepada anak-anak berstatuskan Gamis.

“Menurut saya ini masih kurang. Saya menemukan banyak tempat. Satu RW tidak ada TBM yang ada di Balai RW hanya 10 persen dari TBM yang mengadakan ASBAS. Untuk yang lainnya tidak (TBM), kalau seperti ini, kan sangat disayangkan,” tandasnya. (uzi/yud)