Oleh: Vidya Imanuari Pertiwi, S.AP., MPA
Dosen UPN “Veteran” Jawa Timur
SIDOARJO || faktaperistiwanews.co – Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka bagi semua desa di Indonesia untuk menjadi mandiri dan otonom. Salah satu bentuk kemandirian yang menjadi semangat Undang-undang Desa tersebut adalah tentang kewenangan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, pemerintah desa juga memiliki kewenangan mengolah dana desa dan dana kas desa untuk segala urusan pemerintahan desa yang ada.
Beberapa kasus menunjukan adanya penyalahgunaan semangat “otonomi” yang dibawa oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana banyak dana desa yang malah menjadi ajang “bancakan” para oknum di banyak pemerintah desa yang ada.
Memanfaatkan perkembangan digitalisasi yang massif saat ini, para Dosen Administrasi Publik UPNVJT, melalui pemaparan yang disampaikan oleh Vidya Imanuari Pertiwi, S.AP., MPA, menekankan pentingnya untuk Menyusun segala arsiparis secara digital untuk meminimalisir penyalahgunaan data. Serta digitalisasi pada pemerintah desa juga dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
“Harapan pengabdian ini adalah agar Pemerintah Desa Segara Tambak terkhusus dan Pemerintah Desa pada umumnya, lebih memahami urgensi digitalisasi pada segala aspek urusan pemerintahan desa, sehingga mampu meningkatkan kesadaran untuk mengaplikasikan digitalisasi pada segala urusan pemerintahan desa terutama bidang arsiparis dan pengelolaan keuangan desa. ( Red )
