PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT || faktaperistiwanews.co – Dugaan maraknya peredaran rokok merek Draco di wilayah Kota Pontianak kini menjadi sorotan dan memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Produk rokok yang diduga belum dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan tersebut diminta segera mendapat perhatian khusus dari Kantor Bea dan Cukai serta Aparat Penegak Hukum (APH).
Persoalan peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai bukan sekadar persoalan perdagangan biasa. Jika terbukti terdapat pelanggaran, aktivitas tersebut berpotensi merugikan penerimaan negara, mencederai persaingan usaha yang sehat, serta menimbulkan ketidakadilan bagi para pelaku usaha yang selama ini menjalankan kewajiban perpajakan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan.
Informasi mengenai dugaan peredaran rokok merek Draco tersebut menjadi perhatian masyarakat yang mempertanyakan bagaimana produk yang diduga belum memenuhi kewajiban cukai dapat masuk dan beredar di pasaran. Kondisi ini perlu dijawab melalui pemeriksaan dan pengawasan secara langsung oleh instansi berwenang.
BEA CUKAI DIMINTA TIDAK TINGGAL DIAM
Masyarakat meminta Kantor Bea dan Cukai, khususnya jajaran yang memiliki kewenangan pengawasan di wilayah Kalimantan Barat, agar segera melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap peredaran rokok merek Draco.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berhenti pada keberadaan produk di tingkat pedagang eceran, tetapi juga menelusuri asal-usul barang, jalur distribusi, pemasok, distributor, hingga perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab atas produksi maupun pemasaran produk tersebut.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat meminta agar penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai merupakan bagian penting dalam menjaga penerimaan negara sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha memperoleh perlakuan yang adil di pasar.
APH DIMINTA TURUN MELAKUKAN PENELUSURAN
Selain Bea Cukai, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian terhadap informasi tersebut.
Penelusuran perlu dilakukan guna memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam proses pemasukan, penyimpanan, pendistribusian, maupun perdagangan rokok yang dipersoalkan.
Jika ditemukan bukti yang cukup mengenai pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya menyentuh pelaku di tingkat bawah, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang memiliki peran dalam rantai distribusi.
Masyarakat menginginkan pengawasan yang tidak tebang pilih. Jangan sampai pedagang kecil menjadi pihak yang pertama kali diperiksa, sementara sumber pasokan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan peredaran tersebut tidak tersentuh pemeriksaan.
BERPOTENSI MERUGIKAN NEGARA DAN MENGGANGGU PERSAINGAN USAHA
Apabila dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut terbukti, persoalan ini berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas.
Selain berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan juga dapat mengganggu iklim usaha yang sehat. Para pelaku usaha yang patuh terhadap kewajiban cukai dan ketentuan perpajakan berpotensi menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan produk yang diduga tidak memenuhi kewajiban tersebut.
Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk hasil tembakau harus dilakukan secara konsisten. Setiap produk yang beredar wajib memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban penggunaan pita cukai sesuai peraturan.
PUBLIK MENUNGGU LANGKAH NYATA DAN KETERBUKAAN INSTANSI TERKAIT
Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas menjadi informasi atau pemberitaan, melainkan benar-benar ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan.
Bea Cukai dan APH diharapkan memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan yang akan dilakukan, termasuk hasil pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Kepastian hukum dan keterbukaan informasi menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui bahwa setiap dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada instansi berwenang mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.
PENEGASAN:
Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai harus menjadi perhatian serius seluruh instansi terkait. Apabila terbukti melanggar hukum, penindakan harus dilakukan secara tegas, terukur, dan tanpa pandang bulu.
Masyarakat tidak meminta adanya tindakan di luar hukum. Yang diminta adalah pengawasan nyata, pemeriksaan menyeluruh, transparansi, serta penegakan hukum yang berlaku adil bagi seluruh pihak.
Kini publik menantikan respons dan langkah konkret Bea Cukai serta Aparat Penegak Hukum di Kalimantan Barat untuk menjawab keresahan terkait dugaan peredaran rokok merek Draco di Kota Pontianak.
HUKUM JANGAN HANYA TAJAM KE BAWAH. PENGAWASAN HARUS MENYENTUH SELURUH RANTAI DISTRIBUSI. JIKA TERBUKTI MELANGGAR, TINDAK SESUAI HUKUM TANPA PANDANG BULU.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak produsen, distributor, maupun pengelola rokok merek Draco serta instansi terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.



