MANADO || Faktaperistiwanews.co –
Persoalan pertambangan rakyat di Sulawesi Utara kembali menjadi perhatian publik. Gabungan organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Anti Korupsi Nasional (A3KN) kembali mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Utara, Selasa (17/11/2026).
Kedatangan A3KN tersebut merupakan aksi demonstrasi damai untuk kedua kalinya sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan kepada jajaran Polda Sulut agar mengubah pendekatan dalam menangani persoalan masyarakat penambang rakyat.
Dalam orasinya, Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Sulut yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) A3KN, Indri Montolalu, secara tegas menyampaikan dua tuntutan utama kepada Kapolda Sulawesi Utara beserta jajarannya.

Pertama, Ketua LAMI Indri Montolalu mewakili A3KN mendesak kepolisian menghentikan segala bentuk tindakan yang dinilai sebagai kriminalisasi terhadap penambang rakyat yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari aktivitas pertambangan.
“Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap penambang rakyat yang hanya mencari makan untuk keluarga,” tegas Indri.
Menurutnya, persoalan penambang rakyat tidak seharusnya hanya dilihat dari sudut pandang penindakan hukum. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
Kedua, kami juga meminta aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendampingan dan pembinaan daripada langsung melakukan penangkapan terhadap masyarakat penambang.
“Berikan pendampingan dan pembinaan, bukan penangkapan bagi para penambang rakyat. Negara hadir harus membimbing,” ujarnya.
Ketua LAMI DPD Sulut Indri Montolalu menilai masyarakat penambang membutuhkan solusi konkret, terutama menyangkut kepastian regulasi, pendampingan, perlindungan hukum, serta mekanisme pertambangan rakyat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengulangan aksi di Mapolda Sulut ini menjadi sinyal bahwa persoalan pertambangan rakyat masih membutuhkan perhatian dan penyelesaian serius. Tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi harus ada koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencari jalan keluar yang adil.
Kapolda Sulawesi Utara diharapkan memberikan perhatian serius terhadap aspirasi tersebut serta memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan profesional, proporsional, transparan, dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
Di sisi lain, kepastian hukum bagi penambang rakyat bukan berarti membenarkan aktivitas pertambangan tanpa izin. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tetap harus berjalan, termasuk perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Namun, pemerintah juga dituntut serius membuka ruang penyelesaian legalitas pertambangan rakyat sesuai peraturan yang berlaku.
Kini, publik serta masyarakat penambang menantikan respons nyata dari Polda Sulut dan pemerintah daerah terhadap dua tuntutan tersebut. Apakah aspirasi ini akan ditindaklanjuti melalui dialog dan langkah konkret, atau kembali berhenti sebatas penyampaian pendapat di depan Mapolda Sulut?
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan penindakan hukum, tetapi juga kepastian hukum, keadilan, pembinaan, dan solusi nyata. Negara harus hadir untuk menegakkan hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat.
(SWS)*



