Kalbar || faktaperistiwanews.co – Menurut hemat saya, polemik pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNU Kalbar tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan dinamika demokrasi mahasiswa. Peristiwa tersebut patut menjadi momentum untuk melihat persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola universitas. Apa yang tampak di permukaan bisa jadi merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar di bawahnya. Karena itu, yang diperlukan bukan sekadar penyelesaian polemik pemilihan BEM, melainkan keberanian melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap sistem kepemimpinan serta pengelolaan universitas secara menyeluruh.
Universitas yang sehat harus dibangun di atas fondasi kepercayaan, integritas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan. Setiap keputusan pimpinan harus memiliki landasan yang jelas, menghormati mekanisme kelembagaan, serta mempertimbangkan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Kepemimpinan tidak cukup hanya diukur dari kewenangan formal yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan menjaga konsistensi kebijakan, membangun komunikasi, menerima kritik, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Kita juga harus menyadari bahwa UNU Kalbar bukan sekadar tempat berlangsungnya kegiatan akademik dan administratif. Universitas merupakan ruang pembentukan karakter dan peradaban intelektual. Mahasiswa belajar tentang demokrasi, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan. Oleh sebab itu, seluruh unsur pimpinan harus mampu menghadirkan keteladanan dalam praktik kehidupan kampus. Jangan sampai nilai-nilai yang diajarkan kepada mahasiswa justru tidak tercermin dalam tata kelola institusinya.
Sebagai bagian dari unsur Pendiri UNU Kalbar, saya ingin menegaskan bahwa kepedulian dan kritik yang disampaikan bukanlah bentuk permusuhan terhadap rektor maupun pihak tertentu. Tidak ada niat untuk merusak, melemahkan, apalagi menghancurkan universitas yang dahulu diperjuangkan bersama. Justru karena memiliki ikatan sejarah, tanggung jawab moral, dan kepedulian terhadap masa depan UNU Kalbar, maka setiap persoalan yang berpotensi mengganggu marwah dan kepercayaan publik harus disikapi secara serius. Diam bukan selalu berarti bijaksana, sebagaimana kritik bukan berarti permusuhan.
Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan evaluasi kepemimpinan dan tata kelola secara objektif, terbuka, serta sesuai dengan ketentuan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku. Evaluasi bukanlah bentuk penghukuman, melainkan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Namun, apabila melalui evaluasi yang objektif ternyata kepemimpinan tidak lagi mampu membangun kepercayaan, menjaga integritas, dan melakukan pembenahan, maka seorang pemimpin perlu memiliki kebesaran jiwa untuk mempertimbangkan tanggung jawab moralnya. Dalam keadaan demikian, lebih terhormat seorang rektor mengundurkan diri atas kesadaran dan tanggung jawab moralnya sendiri daripada harus dimundurkan melalui mekanisme kelembagaan. Sebab, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kedudukan yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Pada akhirnya, yang harus kita utamakan adalah masa depan UNU Kalbar, bukan kepentingan jabatan, kelompok, ataupun persoalan personal. Kami berharap universitas ini kembali menjadi rumah besar akademik yang menjunjung tinggi integritas, persaudaraan, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat. Tidak ada kehormatan yang lebih besar bagi seorang pemimpin selain mampu menjaga amanah dan mewariskan institusi dalam keadaan lebih baik. UNU Kalbar terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh persoalan kepemimpinan. Mari kita selamatkan marwah universitas ini dengan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab bersama…
Tim liputan..



