Belopa // faktaperistiwanews.co – Pemerintah Kabupaten Luwu mendorong penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui peningkatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan transparansi, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, saat membuka High Level Meeting (HLM) TP2DD Monitoring dan Evaluasi ETPD se-Luwu Raya Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan evaluasi perkembangan implementasi ETPD di empat daerah, yakni Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta perbankan dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Dhevy menyampaikan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat penerimaan daerah, meningkatkan efisiensi belanja, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
“Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ETPD memiliki peran strategis untuk memperkuat penerimaan daerah dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Luwu Raya memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, industri, hingga pertambangan dan investasi. Potensi tersebut perlu didukung kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara profesional dan berbasis teknologi.
Menurutnya, pertemuan empat daerah ini harus dimanfaatkan sebagai wadah untuk saling belajar dan berbagi praktik baik. Pengalaman daerah yang telah lebih maju dalam digitalisasi dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengatasi berbagai kendala implementasi ETPD.
Pada kesempatan tersebut, Dhevy menitipkan empat hal penting untuk menjadi perhatian bersama, yakni memperkuat komitmen kepemimpinan daerah, memperluas implementasi transaksi nontunai, memperkuat integrasi data dan pengawasan, serta membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
“Jangan biarkan batas wilayah membatasi langkah kita. Jadikan perbedaan potensi sebagai kekuatan, kebersamaan sebagai modal, dan digitalisasi sebagai jalan menuju kemajuan. Mari kita buktikan bahwa dengan sinergi dan komitmen bersama, Luwu Raya mampu melangkah lebih cepat dan tumbuh lebih kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Horas Maurits Panjaitan, dalam sambutan sekaligus pemaparannya menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengedepankan transparansi, digitalisasi, dan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Ia menjelaskan bahwa penerapan ETPD bukan sekadar perubahan sistem pembayaran dari tunai menjadi nontunai, tetapi merupakan langkah membangun pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya.
Bagi wilayah Luwu Raya, penguatan implementasi ETPD diharapkan dapat mendorong kolaborasi antarpemerintah daerah, meningkatkan pemanfaatan QRIS dan kanal pembayaran digital, serta mengoptimalkan potensi pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan.
Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama digitalisasi ETPD antara Wakil Bupati Luwu dan Bank Indonesia. Selain itu, diberikan apresiasi kepada pengguna QRIS terbaik dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 kepada CV Puji Konstruksi Utama, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dan Hotel Belia.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi capaian pelaksanaan ETPD sepanjang tahun 2026 sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah bersama para mitra strategis.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Winanda, Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, Pimpinan Divisi Digitalisasi dan Layanan Bank Sulselbar, unsur Forkopimda Kabupaten Luwu, serta jajaran perangkat daerah dan para camat.
Melalui pertemuan ini, diharapkan implementasi ETPD di wilayah Luwu Raya semakin berkembang dan terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penerimaan daerah, serta mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.(kominfo)
