PONTIANAK || faktaperistiwanews.co —25 September 2026 Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian serius.
Kondisi ini dinilai tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan musiman, mengingat dampaknya dapat merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kualitas udara, kesehatan, aktivitas pendidikan dan ekonomi, hingga keselamatan transportasi.
Anwar Musadad, Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Pontianak dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pontianak Utara, meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah penanganan karhutla secara terpadu dan berkelanjutan.
Menurut Anwar, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memastikan bahwa setiap perkembangan karhutla ditangani berdasarkan kondisi nyata di lapangan, dengan mengedepankan keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
“Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat bukan lagi persoalan yang boleh dianggap biasa. Ketika kualitas udara memburuk, jarak pandang terganggu, penerbangan terdampak, serta aktivitas dan kesehatan masyarakat ikut terancam, pemerintah harus mengambil langkah yang lebih cepat, terukur, dan terpadu,” ujar Anwar.
Data Hotspot Masih Menunjukkan Ancaman
Kekhawatiran tersebut sejalan dengan pemantauan BMKG. Dalam periode hingga 21 September 2026, BMKG mencatat 1.357 titik panas berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat. Angka tersebut menempatkan Kalbar sebagai salah satu wilayah yang masih menghadapi konsentrasi hotspot tinggi di Indonesia.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan citra satelit pada 24 September 2026 hingga pukul 16.00 WIB, BMKG masih mendeteksi hotspot berkepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan serta sebaran asap yang mencakup antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla dan kabut asap belum sepenuhnya berakhir. Karena itu, menurut Anwar, penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman titik api, tetapi harus mencakup pencegahan, pengawasan, pemulihan, serta perlindungan masyarakat terdampak.
Pemerintah Daerah Diminta Perkuat Respons
Anwar meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pemantauan hotspot, patroli kawasan rawan, pemadaman dan pendinginan, serta pencegahan munculnya kembali titik api.
Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kualitas udara secara terbuka, cepat, dan mudah dipahami masyarakat.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kondisi udara di wilayah tempat mereka tinggal sehingga dapat menyesuaikan aktivitas, terutama ketika kualitas udara mengalami penurunan.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat penanganan di lapangan dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas udara,” katanya.
Perlindungan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Anwar menilai dampak kabut asap tidak boleh hanya diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan
Pemerintah juga harus melihat dampaknya terhadap masyarakat.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, masyarakat dengan aktivitas luar ruangan, serta warga di wilayah yang berada dekat dengan kawasan terbakar harus memperoleh perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk.
Langkah perlindungan masyarakat, menurutnya, dapat dilakukan melalui penyediaan informasi kualitas udara, imbauan aktivitas luar ruangan berdasarkan kondisi faktual, kesiapan fasilitas kesehatan, serta koordinasi cepat apabila kondisi berkembang menjadi lebih serius.
Pemerintah Pusat Diminta Evaluasi Menyeluruh
Selain pemerintah daerah, Anwar meminta Pemerintah Pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Evaluasi tersebut, menurut dia, perlu mencakup luas wilayah terdampak, perkembangan hotspot, efektivitas pemadaman, kebutuhan personel dan peralatan, kondisi kawasan gambut, hingga efektivitas koordinasi pusat dan daerah
Langkah penanganan berbasis teknologi sebelumnya juga telah dilakukan.
BMKG mencatat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalimantan Barat pada 22 Agustus–4 September 2026, dengan dukungan lintas lembaga.
Dalam operasi tersebut dilaporkan terdapat 27 sorti penerbangan dengan total bahan semai 24.600 kilogram garam untuk mendukung pembasahan wilayah rawan karhutla.
Namun, Anwar menilai langkah tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dan berkelanjutan.
Jangan Menunggu Asap Semakin Pekat
Anwar mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu kondisi semakin buruk sebelum meningkatkan respons.
Menurutnya, ketika indikator lapangan telah menunjukkan peningkatan risiko karhutla dan sebaran asap mulai terpantau, langkah antisipasi harus segera diperkuat
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.
Jangan sampai masyarakat terus menghirup asap sementara penanganan baru dilakukan setelah kondisi semakin parah,” tegasnya.
Ia juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran serta penegakan hukum apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur pelanggaran.
Penanganan karhutla, menurut Anwar, harus menggabungkan pendekatan pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan edukasi masyarakat.
Kalbar Membutuhkan Tindakan Nyata
Anwar menegaskan bahwa persoalan karhutla merupakan tanggung jawab bersama.
Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki peran dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.
Ia meminta koordinasi lintas sektor tidak hanya berlangsung ketika situasi sudah darurat, tetapi dibangun sejak tahap pencegahan.
“Kalbar membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya laporan dan imbauan.
Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan, bagaimana titik api dapat segera dikendalikan, dan bagaimana kejadian serupa dapat dicegah agar tidak terus berulang,” ujar Anwar Musadad.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Pontianak Utara, Anwar menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penanganan karhutla dan dampak kabut asap.
Ia berharap seluruh pihak dapat memperkuat sinergi agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat berjalan cepat, terukur, transparan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Anwar Musadad
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Pontianak
Dapil Pontianak Utara…
M.supandi kaperwil kalbar…
