Oleh : Dede Farhan Aulawi
Bandung || faktaperistiwanews.co – Penunjukan Pete Hegseth sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat pada 2025 memunculkan diskursus menarik sekaligus kontroversial. Salah satu aspek yang paling disorot adalah latar belakang militernya yang hanya mencapai pangkat mayor. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar, “apakah pangkat militer menentukan kapasitas seseorang dalam memimpin institusi pertahanan terbesar di dunia?”.
Secara historis, posisi Menteri Pertahanan AS tidak selalu diisi oleh jenderal aktif. Banyak pejabat sipil yang justru berasal dari kalangan akademisi, politisi, atau birokrat. Namun demikian, ketika seorang figur dengan latar belakang militer diangkat, publik cenderung membandingkan tingkat senioritasnya. Dalam konteks ini, pangkat mayor tergolong menengah dalam struktur militer Angkatan Darat AS, jauh di bawah jenderal bintang satu hingga empat yang biasanya memegang komando strategis besar.
Meskipun demikian, reduksi kualitas kepemimpinan hanya pada pangkat adalah penyederhanaan yang berisiko. Karier militer Pete Hegseth menunjukkan pengalaman tempur nyata di Irak, Afghanistan, dan Guantanamo, serta penghargaan seperti Bronze Star dan Combat Infantryman Badge. Pengalaman ini memberi legitimasi praktis yang tidak selalu dimiliki oleh pejabat sipil murni.
Namun kritik tetap relevan. Pangkat mayor biasanya tidak terlibat dalam perencanaan strategis tingkat tinggi atau pengambilan keputusan geopolitik global. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kepemimpinan pertahanan di bawah Hegseth lebih dipengaruhi oleh perspektif taktis-operasional ketimbang strategi makro. Selain itu, minimnya pengalaman birokrasi di Departemen Pertahanan juga menjadi sorotan banyak pengamat.
Di sisi lain, penunjukan ini juga dapat dibaca sebagai refleksi dinamika politik domestik Amerika Serikat. Kedekatan Pete Hegseth dengan Presiden Donald Trump menjadi faktor penting. Dalam konteks ini, loyalitas politik dan kesamaan ideologi sering kali lebih dominan dibandingkan hierarki profesional konvensional.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam sistem demokrasi modern, legitimasi kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh pangkat atau senioritas, tetapi juga oleh kepercayaan politik, kemampuan komunikasi publik, dan kesesuaian dengan agenda kekuasaan. Namun demikian, konsekuensinya adalah meningkatnya risiko politisasi militer dan potensi bias dalam pengambilan keputusan strategis.
Kesimpulannya, fakta bahwa Menteri Pertahanan AS hanya berpangkat mayor bukan sekadar anomali administratif, melainkan cerminan perubahan paradigma dalam kepemimpinan pertahanan. Ia membuka ruang bagi figur non-tradisional, namun sekaligus menuntut kewaspadaan lebih tinggi terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketegangan geopolitik, kompetensi strategis tetap menjadi kunci, melampaui sekadar pangkat di pundak.(Red)
