Tana Toraja Sulsel || faktaperistiwanews.co – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daera (RAPBD)tana toraja Tahun 2026 Diwarnai Polemik di kalangan DPRD Penundaan, Rancangan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daera (RAPBD) memicu sorotan dari berbagai Fraksi Termasuk aliansi yang dipimpin oleh Gerindra. Menurut informasi yang dihimpun, penundaan ini disebabkan oleh belum siapnya Dokumen badan anggaran serta mekanisme yang belum ditetapkan di rapat DPRD rapat lanjutan yang akan segera di agendakan untuk membahas lebih lanjut.
Kendekrante menyampaikan keprihatinanya terkait proses pembahasan RAPBD ini ia juga menyoroti penggunaan anggaran yang tidak sepengetahuan DPRD. Ia meminta agar hal ini menjadi perhatian serius. ” Kami menghimbau agar berhati-hati terhadap penggunaan anggaran. Jangan sampai ada alokasi yang tidak jelas dan tidak sesuai degan kebutuhan masyarakat. ujarnya. Selain itu ia juga menyoroti masalah alat pertanian yang belum di bagikan dan program pemerintah makan bergizi gratis suda mulai memicu kalangkaan serta kebutuhan pokok milai naik di pasaran dan soal rencana program transmikrasi dari pemerintah pusat kendekrante meminta agar hal ini menjadi perhatian utama dalam RAPBD 2026,
“Proses pembahasan harus sesuai mekanisme yang benar jangan sampai ada anggota DPRD asal setuju Tampa memahami secara detail Rencana Penganggaran yang di ajukan, ” tegasnya molornya waktu pembahasan RAPBD menjadi perhatian serius bagi DPRD tana toraja, harus bekerja ekstra keras untuk menyelasaikan pembahasan RAPBD sebelum batas waktu 30 November 2025.DPRD akan siap bahas jika perlu secara maraton dan sesuai mekanisme batas waktu yang sudah diatur dalam UU. yang di tentukan yaitu 30 November 2025. jika tidak, hal ini dapat berdampak pada pelaksanaan program pembangunan pemerintah Daerah tak ada APBD 2026 di tana toraja,(Benyamin)
