SURABAYA || Faktaperistiwanews.co – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur resmi membunyikan alarm tanda bahaya bagi kondisi lingkungan di provinsi paling timur Pulau Jawa ini. Di tengah transisi kepemimpinan baru periode 2025-2029, organisasi lingkungan hidup tertua di Indonesia ini mengungkap fakta meresahkan: Jawa Timur kini tengah dikepung oleh tujuh “titik nadir” krisis ekologis yang saling terhubung, menjerat warga dari wilayah pegunungan hingga pesisir pantai.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur terpilih, Pradipta Indra Ariono, yang baru saja menerima estafet kepemimpinan dari Wahyu Eka Setyawan, menegaskan bahwa situasi genting ini bukanlah fenomena alam yang terjadi secara kebetulan. Menurutnya, karut-marut ekologis hari ini adalah akumulasi dari tata kelola ruang yang semrawut dan produk kebijakan politik yang lebih memanjakan investasi ketimbang keselamatan warga.
Potret Buram dari Tapal Kuda hingga Madura
Dalam pemaparannya, Pradipta menggambarkan bagaimana warga Jawa Timur seolah tidak memiliki ruang aman yang tersisa. Di wilayah Tapal Kuda, misalnya, konflik tambang emas dan mineral terus memanas di pesisir selatan Trenggalek hingga Pacitan, mengancam kawasan karst yang berfungsi sebagai tandon air alami serta merampas lahan produktif petani. Tekanan serupa dirasakan di kawasan Mataraman, yang terus dibayangi konflik agraria tak berkesudahan akibat desakan industri ekstraktif terhadap ruang hidup warga.
Ironi pembangunan semakin terlihat kontras saat melihat kondisi Malang Raya dan Madura Kepulauan. Jika Malang Raya kini kehilangan fungsinya sebagai daerah resapan air akibat deforestasi masif—memicu banjir yang kian sering terjadi—saudara mereka di Madura justru harus bertarung nyawa melawan krisis air bersih menahun yang diperparah oleh perubahan iklim dan kebakaran hutan.
Penderitaan ini “dilengkapi” oleh kondisi kritis di wilayah pesisir. Nelayan di Pantura dan Pesisir Selatan kian terpinggirkan oleh abrasi pantai yang mengganas, ditambah ekspansi tambang pasir serta proyek strategis yang menggusur wilayah tangkap. Sementara di pusat peradaban provinsi, Surabaya Raya, warga terjepit polusi udara PLTSa Benowo, krisis sampah akut, serta hilangnya benteng alami hutan mangrove.
“Krisis-krisis ini bukan peristiwa alam semata, tetapi produk politik ruang yang menempatkan kepentingan modal di atas keselamatan rakyat,” tegas Pradipta menyoroti benang merah dari seluruh bencana tersebut.
Integritas Data dan Sejarah Panjang Perlawanan
Sikap vokal ini bukanlah hal baru, melainkan manifestasi dari sejarah panjang WALHI sebagai garda terdepan pelestarian alam di tanah air. Konsistensi ini telah terpupuk sejak organisasi ini didirikan secara nasional oleh “Kelompok Sepuluh” pada 15 Oktober 1980 sebagai respons atas pembangunan Orde Baru yang abai lingkungan, yang kemudian melahirkan WALHI Jawa Timur pada Juni 1982 untuk mengawal isu spesifik di provinsi ini.
Melanjutkan mandat sejarah tersebut, Pradipta bersama Habibus Shalihin (Perwakilan Dewan Daerah terpilih) berkomitmen memastikan bahwa setiap peringatan yang dikeluarkan WALHI berbasis pada riset lapangan dan advokasi faktual. Hal ini menjadi prinsip mati bagi WALHI untuk melawan arus klaim keberhasilan pembangunan semu yang kerap menutupi kerusakan lingkungan sebenarnya.
WALHI menegaskan bahwa penyampaian data kritis ini selaras dengan semangat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan penyampaian informasi tepat, akurat, dan benar. Laporan ini sekaligus menjadi benteng masyarakat agar terhindar dari informasi menyesatkan (hoaks) terkait kondisi lingkungan, sebagaimana dilarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
Menutup seruannya, Habibus mengingatkan bahwa pemulihan lingkungan tidak bisa ditunda lagi. “Keadilan ekologis hanya dapat terwujud ketika rakyat menjadi subjek gerakan, dan negara berpihak pada keselamatan lingkungan,” pungkasnya. (Wjy )
