Takalar || faktaperistiwanews.co – Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan DPRD Takalar dalam melahirkan regulasi daerah kembali terlihat. Pemerintah Kabupaten Takalar secara prinsip menyatakan menerima tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD untuk selanjutnya dibahas melalui tahapan pembentukan peraturan daerah.
Jawaban resmi Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, disampaikan oleh Wakil Bupati Takalar, H. Hengky Yasin, dalam rapat paripurna DPRD Takalar di lantai II Gedung DPRD Takalar, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas pendapat Bupati terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD, sekaligus dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi.
Adapun tiga Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta dua Ranperda terkait penanggulangan bencana daerah sebagaimana tercantum dalam agenda pembahasan DPRD.
Dalam penyampaian pendapatnya, Bupati Takalar menilai regulasi mengenai cadangan pangan daerah memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika terjadi gangguan pasokan maupun kenaikan harga pangan.
Menurutnya, Takalar memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketahanan pangan, lanjutnya, tidak hanya diukur dari jumlah produksi, tetapi juga mencakup ketersediaan, distribusi, akses masyarakat, keterjangkauan harga, hingga keberlanjutan pasokan.
Karena itu, pemerintah daerah menilai diperlukan landasan hukum yang jelas untuk mengatur perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyaluran cadangan pangan.
Baca Juga:
Tenis Meja Parepare Sabet Juara Umum Porprov Sulsel XVIII
Penyalurannya juga diharapkan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, korban bencana, maupun warga yang berada dalam kondisi darurat.
Selain itu, pengelolaan cadangan pangan perlu melibatkan lintas perangkat daerah, kelompok tani, pelaku usaha pangan, dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, standar keamanan pangan, transparansi, serta akuntabilitas.
Sementara terkait regulasi penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Takalar menekankan pentingnya membangun sistem penanganan bencana yang terencana dan menyeluruh.
Baca Juga:
Pemkab Pangkep Sosialisasi Perda Pilkades 2026, Dorong Pilkades Bersahaja
Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya penguatan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Pemerintah juga memandang penting adanya pengaturan mengenai mobilisasi sumber daya, pendanaan, logistik, peralatan, hingga mekanisme penanganan darurat yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan relawan juga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana. (Rahman)
