SURABAYA // faktaperistiwanews.co — Puluhan nelayan di Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, terpaksa memarkir perahu mereka di pelabuhan lantaran tidak bisa melaut akibat kelangkaan solar yang kian parah sejak awal November 2026. Krisis energi di wilayah kepulauan terluar ini dipicu oleh keterlambatan kapal tanker pengangkut bahan bakar, yang langsung dimanfaatkan oleh para pengecer nakal untuk melambungkan harga hingga menyentuh angka Rp14.000 per liter.
Kelompok Nelayan Masalembu (KNM) mencatat masalah ini bukan kali pertama terjadi. Pola serupa sudah dirasakan para nelayan sejak awal Oktober 2026, ketika jadwal sandar kapal tanker molor dari ketentuan. Situasi tersebut dimanfaatkan pedagang eceran untuk mendongkrak harga jual dari patokan normal Rp9.000 per liter menjadi kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per liter.
Memasuki awal November, keterlambatan armada pengangkut kembali terulang. Akibatnya, stok solar di tingkat toko dan pengecer ludes total. Di tengah kepanikan warga, harga eceran melonjak kian ugal-ugalan hingga mencapai Rp14.000 per liter. Ironisnya, lonjakan biaya operasional ini terjadi berbarengan dengan musim paceklik ikan.
“Hasil tangkapan tahun ini jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu, sementara pengeluaran membengkak karena harga solar tidak masuk akal,” kata Ketua KNM, Rendy (081246923594), saat dikonfirmasi, Jumat (6/11).
Selain faktor cuaca dan keterlambatan pasokan, Rendy membeberkan adanya indikasi kecurangan di tingkat distribusi. Pihaknya mendapati dugaan praktik penyimpangan, di mana sebagian kuota solar subsidi sengaja disedot dan dijual ke luar Pulau Masalembu, di luar wilayah Masakambing dan Karammian. Praktik lancung inilah yang diduga kuat menjadi akar kelangkaan kronis di tingkat lokal.
Berdasarkan audit internal KNM, total kuota solar yang dialokasikan untuk dua unit Agen Premium Minyak dan Solar di Masalembu sebenarnya mencapai 256.000 liter per bulan. Jika dikalkulasikan dengan estimasi 250 kapal yang beroperasi setiap hari dengan rata-rata kebutuhan 30 liter selama 26 hari kerja, total kebutuhan riil nelayan hanya berkisar di angka 195.000 liter per bulan.
“Secara matematis, kuota 256.000 liter itu lebih dari cukup. Pertanyaannya sekarang, ke mana larinya selisih pasokan itu sampai nelayan selalu kesulitan,” tutur Rendy mempertanyakan tata kelola distribusi energi di wilayahnya.
Hal senada ditegaskan oleh Sekretaris KNM, Haerul Umam (081334151020), yang menyebutkan bahwa nelayan akan terus menjadi korban jika sistem pengawasan BBM di wilayah kepulauan tidak dibenahi secara total.
Menghadapi hantaman ekonomi ini, KNM melayangkan ultimatum tegas kepada pemerintah daerah dan PT Pertamina agar segera merombak sistem distribusi agar tepat sasaran. Organisasi nelayan itu juga mendesak aparat penegak hukum untuk menyeret para oknum pengecer dan spekulan yang mempermainkan harga subsidi. Tanpa intervensi cepat, ribuan keluarga nelayan dipastikan terancam gulung tikar akibat kehilangan sumber penghidupan. (Ysf)
