Surabaya, faktaperistiwanews.co – Ratusan mahasiswa Surabaya menggelar demo depan Kantor DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (14/4), sore.
Demo mahasiswa itu, telah menuntut anggota DPRD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Pusat untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak logis.
Dalam pantauan wartawan faktaperistiwanews.co dilapangan mahasiswa turut menyuarakan sumpah mahasiswa, hingga menyuruh wakil rakyat untuk keluar menemui. Tampak sejumlah spanduk terbentang “Pemerintah yang Utang, Rakyat yang Bayar, Ekonomi Sulit, Rakyat Menjerit, dan Hari ini Kita Kabarkan Perlawanan”
Selang tak berlangsung lama, Ketua DPRD Kusnadi, bersama Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjuntak dan Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Noer Soetjipto beranjak keluar menemui mereka.
“Kalian (mahasiswa) semua harapan rakyat Indonesia, dan kalian semua calon pemimpin.
Oleh karena itu, apa yang ingin kalian sampaikan ke kami, untuk kami laksanakan sebagai wakil dari kalian,” teriak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi.
Saat kesempatan diatas mobil komando, perwakilan Koordinasi Aksi Mahasiswa berorasi dalam Surat Tuntutan Surabaya Bergerak tanggal 14 April 2022.
Isi beberapa tuntunannya, menuntut terhadap pemerintah untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng (Migor) di Indonesia.
Bahkan, menuntut pemerintah dalam mengevaluasi harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax, serta pendistribusian pertalite mengalami kelangkaan.
Namun, apabila dalam surat setelah ditandatangani oleh Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi belum mendapatkan kepastian dari pemerintah, maka akan menggelar aksi demo mahasiswa lagi lebih banyak.
Selanjutnya, setelah dibacakan Surat Tuntutan Surabaya Bergerak, Kusnadi langsung menyetujui dan menandatangani.
“Saya sudah menandatangani Surat Tuntutannya, atas nama Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga, kita perjuangkan, dan kita teruskan,” ucap Kusnadi, sembari membacakan isi surat tuntutan dihadapan sejumlah mahasiswa.
Hingga, Politisi Fraksi PDIP berjanji hari ini Kamis (14/4/2022), tuntutan para mahasiswa dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani.
“Hari ini juga, saya kirimkan surat tuntutan kepada Presiden, dan Ketua DPR RI, setelah itu nanti sesuai permintaan mahasiswa sebagai bukti surat tuntutan setelah mendapat persetujuan, akan saya upload pada media sosial (Medsos) akun Instagram DPRD Provinsi Jawa Timur,” kata Kusnadi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak juga mengatakan, para mahasiswa dalam aksi demo menuntut untuk pencabutan pajak penambahan nilai (PPN). Ini memang beberapa waktu lalu tersampaikan oleh Pemerintah Pusat ada kenaikan PPN.
“Ini cukup berat buat masyarakat,” ungkap Sahat.
Oleh karenanya, sebut Legislator Fraksi Golongan Karya (Golkar) bahwa, di daerah sebatas menyampaikan terkait dengan hal ini. Maka itu, menjadi domain Pemerintah Pusat.
“Kami menerima tuntutan itu dengan baik. Karena, memang yang diperjuangkan teman mahasiswa bagian dari apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini,” ujar Sahat.
Sehingga, tambah Sahat, wakil rakyat adalah, bagian dari itu, apa yang disampaikan mereka kita semua sudah berjanji, bahwa permohonan aspirasi.
“Kita langsung malam ini menyampaikan yang terhormat kepada Presiden Jokowi, maupun Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani,” tuturnya. (vn/yud)
