Surabaya, faktaperistiwanews.co – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, S.H., M.Hum., mengungkapkan kemarin (6/4), terkait persoalan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur menurutnya diakhir ini terjadi suatu kondisi tidak beraturan (Centang Perenang).
“Saya bagian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sangat mempertanyakan kendala terjadi kenaikan, dan kelangkaan BBM seperti ini. Ada apa sih, dengan tidak beraturan saat masyarakat membutuhkan,” terang Kusnadi.
Dengan kondisi tidak beraturan, sambung dia, itupun meliputi bahan kedelai meningkat yang tidak bisa terselesaikan, belum lagi persoalan minyak goreng (Migor) tak kunjung selesai sampai sekarang.
Bahkan, kata Kusnadi, kelangkaan maupun kekurangan BBM jenis Solar sudah pasti nanti terus membawa dampak akibat. Karena, kelangkaan adanya peningkatan pada BBM. Walaupun, tidak keseluruhan tetapi, turut meningkat harga BBM jenis Pertamax.
“Tentu, kenaikan itu sudah membutuhkan kajian, saya sepakat pada kajian tersebut, karena menghitung tingkat keekonomisan. Tapi, secara sosiologis tepatkah untuk diterapkan,” tutur Politisi Fraksi PDIP ini.
Begitu juga, menurut Kusnadi, terkait bakal ada kenaikan harga LPG, sangat dimungkinkan kenaikan sudah dihitung kembali pada ekonomis. Tetapi, patut dipertanyakan, apakah demikian bijak untuk saat ini.
“Bagi saya, kenaikan harga BBM, maupun bakal ada kenaikan harga LPG sangatlah tidak bijak,” jelasnya.
Peran pemerintah, sebut Kusnadi, dalam kondisi seperti ini menaikan harga itu dia berharap, nanti setelah kondisi lebih tenang. Naikkan, tetapi setelah semua tenang, jangan pentingkan emosional.
“Bagi saya, pemerintah harus rugi, masak pemerintah minta untung,” ujarnya.
Lebih bijak, Kusnadi bilang, kenaikan harga sebaiknya ditunda dulu, dengan dilakukan penundaan, jangan sekarang. Bahkan, itu sama dengan mencekik masyarakat.
“Saya sempat berkoordinasi bersama Bu Gubernur Jawa Timur Khofifah, bagaimana cara agar mendesak pihak Pertamina jangan sampai menaikan harga BBM,” sebutnya.
Dia memaparkan bahwa, pemerintah jangan sampai terus kemudian rakyat menderita terkait kelangkaan dan kenaikan BBM jenis solar ini diharapkan antisipasi penimbunan.
Oleh karena itu, kata Kusnadi langkah antisipasi penimbunan BBM pihaknya sempat menyampaikan kepada Gubernur Khofifah, dan Forkompimda Jawa Timur untuk bersama melakukan pengawasan.
“Tentunya, pengawasan terkait penimbunan BBM lebih kepada Kepolisian. Sebab, kalau itu terjadi, bisa melahirkan kerusuhan,” imbuhnya.
Politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim II Sidoarjo menegaskan, suatu persoalan pastinya ada perbedaan antara BBM industri dan BBM lainnya. Sehingga, dia beranggapan, tentang penimbunan BBM di Jawa Timur tidak ada, bahkan sudah tersampaikan langsung kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta.
“Saya menganggap, bukan berarti tidak ada suatu penimbunan BBM, ya dimungkinkan juga masih ada, tapi melihat keadaan sekarang pada pendistribusian dari pihak Pertamina yang berkurang itu pasti, bukan karena faktor penimbunan,” tandasnya. (Vn)
