Bandung || faktaperistiwanews.co – Sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai sumber utama pendapatan negara, sektor ini juga memiliki pengaruh besar terhadap harga energi nasional, stabilitas politik, serta kesejahteraan masyarakat.
Namun, di balik vitalnya peran sektor ini, tersembunyi sebuah permasalahan kronis yang sudah lama mencengkeram, yaitu mafia migas. Istilah ini merujuk pada kelompok-kelompok yang menguasai dan memanipulasi rantai distribusi, pengadaan, dan kebijakan energi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Upaya membongkar mafia migas telah lama digembar-gemborkan, namun hasilnya masih jauh dari harapan.
Mengapa begitu sulit untuk membongkar mafia migas ?
- Kompleksitas Struktur dan Rantai Distribusi
Sektor migas memiliki struktur yang sangat kompleks, dari hulu (eksplorasi dan produksi) hingga hilir (pengolahan, distribusi, dan penjualan). Kompleksitas ini membuka banyak celah bagi praktik-praktik penyimpangan. Di setiap mata rantai, ada potensi permainan kuota, pengaturan tender, mark-up harga, hingga manipulasi data impor dan ekspor. Mafia migas menyusup ke dalam celah-celah ini, sering kali dengan kamuflase legal yang sulit dibongkar hanya melalui audit biasa. - Keterlibatan Oknum Pejabat dan Pemilik Modal Besar
Mafia migas tidak berdiri sendiri. Mereka biasanya memiliki jejaring kuat dengan oknum pejabat pemerintah, politisi, hingga aparat penegak hukum. Hubungan simbiosis ini menciptakan perlindungan politik dan hukum bagi para pelaku. Akibatnya, ketika ada upaya pemberantasan, prosesnya sering kali terhambat atau bahkan dibungkam. Sering kali, kasus-kasus besar terkait migas berakhir tanpa kejelasan, atau hanya menyasar pelaku-pelaku kecil, sementara aktor utamanya tetap tak tersentuh. - Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Masih lemahnya sistem transparansi dalam pengelolaan migas menjadi salah satu penyebab utama suburnya praktik mafia. Akses publik terhadap data impor BBM, kontrak kerja sama, hingga realisasi lifting migas sering kali terbatas. Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat sipil dan media sulit mengawasi sektor ini. Selain itu, lemahnya pengawasan internal oleh lembaga negara seperti BPK, KPK, atau BPH Migas, membuat pelanggaran mudah disembunyikan atau dimanipulasi. - Kepentingan Politik dan Ekonomi dalam Kebijakan Energi
Kebijakan energi nasional sering kali dikendalikan oleh kepentingan jangka pendek dan elit tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan rakyat. Mafia migas memanfaatkan kebijakan subsidi, pengaturan harga BBM, dan penunjukan kontraktor migas untuk meraup keuntungan. Setiap perubahan regulasi, seperti liberalisasi impor BBM atau perubahan skema kontrak, bisa menjadi ladang baru bagi para mafia. Bahkan, isu mafia migas kerap digunakan sebagai alat tawar-menawar politik menjelang pemilu atau pergantian kekuasaan. - Minimnya Perlindungan bagi Whistleblower dan Penegak Hukum
Salah satu kendala dalam membongkar mafia migas adalah kurangnya perlindungan bagi pihak-pihak yang ingin membongkar kejahatan ini. Banyak whistleblower atau jurnalis investigatif yang justru mendapat tekanan, kriminalisasi, bahkan ancaman fisik. Di sisi lain, aparat penegak hukum yang berani menyentuh kasus migas berisiko menghadapi tekanan politik, mutasi, atau intervensi.
Harapan yang Belum Padam
Membongkar mafia migas memang bukan perkara mudah. Diperlukan keberanian politik, reformasi struktural, dan partisipasi publik yang luas. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dengan memperkuat lembaga pengawasan, menjamin keterbukaan data, serta melindungi para pelapor pelanggaran. Selain itu, peran masyarakat sipil, media, dan akademisi sangat penting dalam mengawal sektor energi agar tidak terus dikuasai oleh segelintir elite. Meski jalan masih panjang, membongkar mafia migas bukanlah sesuatu yang mustahil selama ada kemauan politik yang kuat dan konsistensi dalam penegakan hukum.(Red)