Bandung || faktaperistiwanews.co – Kesejahteraan kaum pekerja atau buruh merupakan elemen vital dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Buruh adalah ujung tombak pelaksanaan kegiatan industri dan sektor jasa yang menopang perekonomian nasional. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar buruh masih berada dalam kondisi kesejahteraan yang belum layak, ditandai oleh upah minimum yang belum mencukupi kebutuhan hidup, jaminan sosial yang terbatas, serta kondisi kerja yang belum ideal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh di Indonesia.
Penetapan dan Penegakan Upah Layak
Salah satu aspek terpenting adalah memastikan bahwa upah yang diterima buruh cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali formula penetapan upah minimum agar benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan inflasi tahunan. Lebih dari itu, penegakan hukum harus diperkuat agar tidak ada perusahaan yang membayar buruh di bawah standar minimum.
Peningkatan Akses terhadap Jaminan Sosial
Program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus diperluas cakupannya dan dipermudah aksesnya. Masih banyak buruh sektor informal dan pekerja kontrak yang belum terlindungi oleh jaminan sosial. Pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama untuk memastikan semua pekerja, tanpa kecuali, mendapatkan perlindungan yang layak dalam bentuk jaminan kesehatan, pensiun, dan kecelakaan kerja.
Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan Vokasi
Untuk meningkatkan daya tawar buruh di pasar kerja, mereka perlu dibekali dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan vokasi yang mudah diakses dan gratis, terutama bagi buruh muda dan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan peningkatan keterampilan, buruh dapat mengakses pekerjaan dengan upah lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik.
Perbaikan Kondisi dan Lingkungan Kerja
Banyak buruh bekerja dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat, tidak aman, dan minim perlindungan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu, perusahaan harus diberikan insentif untuk menciptakan tempat kerja yang ramah bagi pekerja, termasuk menyediakan fasilitas kesehatan, ruang laktasi, serta waktu istirahat yang cukup.
Penguatan Serikat Pekerja dan Dialog Sosial
Serikat pekerja memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, kebebasan berserikat harus dijamin, dan kapasitas organisasi buruh perlu diperkuat. Pemerintah dan pengusaha juga perlu mendorong dialog sosial yang konstruktif agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan adil.
Reformasi Sistem Kontrak dan Outsourcing
Sistem kerja kontrak dan outsourcing seringkali menjadi sumber ketidakpastian bagi pekerja. Banyak buruh yang telah bekerja bertahun-tahun namun tetap berstatus kontrak, tanpa kejelasan jenjang karier dan jaminan kerja. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan ini agar tidak disalahgunakan oleh pengusaha, dan memastikan bahwa pekerjaan inti tidak boleh dialihkan ke sistem outsourcing.
Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan kaum buruh bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dari dunia usaha dan masyarakat. Strategi yang melibatkan perbaikan upah, jaminan sosial, kondisi kerja, serta penguatan kapasitas buruh akan menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Ketika buruh sejahtera, produktivitas meningkat, dan roda perekonomian nasional akan bergerak lebih cepat menuju kemajuan.(Red)