SULUT || Faktaperistiwanews.co –
Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar mengenai dugaan kasus penipuan berkedok janji kelulusan seleksi anggota Polri oleh oknum yang mengatasnamakan pejabat Polda Sulut, termasuk dugaan pencatutan nama Bapak Kapolda Sulut.Sabtu,14/6/2025.
Kami prihatin terhadap praktik penipuan dan perbuatan tidak bertanggung jawab yang mencederai integritas proses rekrutmen anggota Polri, terlebih dengan mencatut nama Bapak Kapolda Sulut. Proses rekrutmen anggota Polri dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH), serta bebas dari segala bentuk pungutan liar, sponsor, maupun intervensi pihak manapun. Pelaksanaan seleksi juga dilaksanakan secara one day service, yaitu nilai/hasil tes disampaikan pada saat itu juga. Peserta bahkan diberikan kesempatan untuk memeriksa nilai masing2 sesuai pencapaiannya.
Rekrutmen anggota Polri adalah murni berdasarkan prestasi dan kompetensi. Tidak ada satu pun pihak, termasuk pengelola bimbingan belajar, yang dapat menjamin kelulusan calon siswa. Kami juga menegaskan bahwa tidak ada kerja sama khusus antara Polda Sulut dengan lembaga bimbel manapun, dan kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap janji-janji yang menjurus pada kecurangan.
Polda Sulut akan melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terbukti ada pihak yang melakukan penipuan, apalagi mencatut nama pejabat Polda Sulut, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Kami juga mengajak masyarakat, khususnya para orang tua dan calon siswa, untuk melaporkan kepada kepolisian jika menemukan indikasi praktik percaloan atau penipuan dalam proses seleksi. Polda Sulut memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka.
Ke depan, Polda Sulut akan terus meningkatkan edukasi publik tentang prosedur rekrutmen Polri yang benar, termasuk sosialisasi bahaya percaloan dan penipuan. Upaya ini akan dilaksanakan secara masif hingga ke tingkat Polres dan Polsek guna melindungi masyarakat dari praktik-praktik menyimpang.
(S.W.S)