Warning

: Trying to access array offset on false in /home/anakkote/faktaperistiwanews.co/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1164

Warning: Trying to access array offset on false in /home/anakkote/faktaperistiwanews.co/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1165

Warning: Trying to access array offset on false in /home/anakkote/faktaperistiwanews.co/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1166

Warning: Trying to access array offset on false in /home/anakkote/faktaperistiwanews.co/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1177

Nurhadi Nasdem DPR RI Dukung JKN Gotong Royong

Kediri, faktaperistiwanews.co.id – Sosialisasi BPJS yang digelar Jum’at ( 18/3/22 ) di hotel Lotus Kediri bersama Nurhadi,S.Pd Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Nasdem menyampaikan dukungannya sesuai Inpres no 1 Th 2022, “Kita dari Fraksi Partai NasDem ini mendukung Inpres No. 1 tahun 2022, yang tujuannya untuk optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan, contoh utamanya untuk layanan publik secara keadministrasian jual beli tanah. Maka dari itu kami menyelenggarakan sosialisasi ini agar masyarakat lebih memahaminya,” ucap Nurhadi.

Dalam sosialisasi yang juga dihadiri Ketua DPD Partai NasDem Kota Kediri, H. Nafis Kurtubi ini, Nurhadi menyebutkan, tidak jarang ditemui di lapangan bahwa orang yang membeli tanah atau bisa dibilang mempunyai uang, bahkan kaya, ternyata mereka belum ikut BPJS Kesehatan, tetapi ikut di asuransi swasta.

“Berarti ini kan tidak ikut gotong royong. Padahal secara nasional Pak Jokowi mencanangkan bagaimana kita menuju Indonesia Sehat itu melalui gotong royong, yang kaya membantu yang miskin. Jadi kita harus mendukung kebijakan Pak Jokowi ini,” urai Nurhadi.

Disinggung untuk pembayaran ikut kepesertaan BPJS dengan satu harga. Nurhadi menjelaskan bahwa sampai saat ini masih dalam pembahasan rapat Komisi IX.

“Kita tidak ingin memutuskan iuran BPJS Kesehatan secara sepihak, tapi harus melibatkan stakeholder. Seperti, asosiasi rumah sakit, IDI dan konsumen atau pelanggan,” tuturnya.

Di Kediri kepesertaan sangat baik dan angka persentase bagus. Tapi khusus bagi warga yang kurang mampu akan diikutkan melalui program penerimaan bantuan iuran (PBI). Mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah dan warga yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tentunya, melewati tahapan melalui survey untuk memastikan warga ini benar-benar kurang mampu dan layak mendapatkan program PBI,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, David Sulaksmono selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Kediri mengatakan, kegiatan sosialisasi bersama ini antara BPJS Kesehatan dengan Anggota DPR RI Komisi IX Nurhadi Fraksi NasDem dengan tujuan untuk mensosialisasikan terkait program jaminan kesehatan nasional (JKN) terutama warga di wilayah Kota Kediri.

Diharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat Kota Kediri bisa semakin paham segala hal terkait dengan program jaminan kesehatan. Mulai dari sisi administrasi kepesertaanya dan prosedur pelayanan agar tidak ada kendala. (Bond)